Fasilitasi RKPD 2027

Kelola dan analisis basis data nomenklatur subkegiatan pemutakhiran tahun 2027.

Tahun Pemutakhiran 2027

Total Subkegiatan 7.765 Keseluruhan entri data

📋

Bidang Urusan 51 Bidang urusan unik

🏛️

Total Program 237 Program unik di seluruh bidang

📂

Total Kegiatan 1.621 Kegiatan unik di seluruh program

⚡

Subkegiatan SPM 614 Wajib Standar Pelayanan Minimal

⭐

Bidang Urusan

Penandaan Kebijakan

Pemda	Kode Subkegiatan	Nomenklatur Subkegiatan	Kinerja & Indikator	Satuan	SPM
PROV	2.08.02.1.01.0015	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...	Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi Indikator: Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan...	Laporan	NON-SPM
PROV	2.08.02.1.01.0016	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...	Tersusunnya kebijakan terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Indikator: Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan PUG di tingkat Prov...	Kebijakan	NON-SPM
PROV	2.08.02.1.02.0010	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi Indikator: Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi ya...	Lembaga	NON-SPM
PROV	2.08.02.1.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi Indikator: Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, p...	Orang	NON-SPM
PROV	2.08.02.1.02.0012	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...	Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi Indikator: Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keg...	Laporan	NON-SPM
PROV	2.08.02.1.02.0013	Pengembangan Ruang Bersama Indonesia kewenangan Provinsi Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...	Terlaksananya pengembangan Ruang Bersama Indonesia di tingkat provinsi Indikator: Jumlah kegiatan pengembangan Ruang Bersama Indonesia	Kegiatan	NON-SPM
PROV	2.08.02.1.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi Indikator: Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan...	Lembaga	NON-SPM
PROV	2.08.02.1.03.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi Indikator: Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan...	Orang	NON-SPM
PROV	2.08.02.1.03.0013	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...	Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi Indikator: Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pengua...	Laporan	NON-SPM
PROV	2.08.02.1.03.0014	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...	Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi Indikator: Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan...	Dokumen	NON-SPM
PROV	2.08.03.1.01.0008	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi Prog: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi Indikator: Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasa...	Kegiatan	NON-SPM
PROV	2.08.03.1.01.0009	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi Prog: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Provinsi Indikator: Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penceg...	Laporan	NON-SPM
PROV	2.08.03.1.01.0010	Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi Prog: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Indikator: Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekeras...	Orang	NON-SPM
PROV	2.08.03.1.01.0011	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi Prog: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah...	Dokumen	NON-SPM
PROV	2.08.03.1.01.0012	Penyusunan kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi Prog: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Tersusunnya kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi Indikator: Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (Kt...	Kebijakan	NON-SPM

Rincian Subkegiatan