Fasilitasi RKPD 2027

Kelola dan analisis basis data nomenklatur subkegiatan pemutakhiran tahun 2027.

Tahun Pemutakhiran 2027
Total Subkegiatan 7.765 Keseluruhan entri data
📋
Bidang Urusan 51 Bidang urusan unik
🏛️
Total Program 237 Program unik di seluruh bidang
📂
Total Kegiatan 1.621 Kegiatan unik di seluruh program
Subkegiatan SPM 614 Wajib Standar Pelayanan Minimal
Pemda Kode Subkegiatan Nomenklatur Subkegiatan Kinerja & Indikator Satuan SPM Aksi
KABKOT 7.01.04.7.03.0001
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Prog: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTI...
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Indikator: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Rep...
Laporan NON-SPM
KABKOT 7.01.04.7.03.0002
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Prog: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTI...
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh...
Laporan NON-SPM
KABKOT 7.01.04.7.04.0001
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Prog: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTI...
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indikator: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Dae...
Laporan NON-SPM
KABKOT -
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Prog: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA...
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan...
Orang NON-SPM
KABKOT 7.01.05.2.01.0002
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Prog: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA...
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembi...
Orang NON-SPM
KABKOT 7.01.05.2.01.0003
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Prog: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA...
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan...
Orang NON-SPM
KABKOT 7.01.05.2.01.0004
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Prog: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA...
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku d...
Orang NON-SPM
KABKOT 7.01.05.2.01.0005
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Prog: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA...
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Indikator: Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Perat...
Laporan NON-SPM
KABKOT -
7.01.05.2.01.0006 Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila
Prog: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA...
Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila
Indikator: Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan...
Lembaga Masyarakat NON-SPM
KABKOT 7.01.05.2.01.0007
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
Prog: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA...
Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
Indikator: Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupaka...
Dokumen NON-SPM
KABKOT 7.01.05.2.01.0008
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Prog: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA...
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Indikator: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Dokumen NON-SPM
KABKOT -
7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Prog: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTA...
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Per...
Dokumen NON-SPM
KABKOT 7.01.06.2.01.0002
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Prog: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTA...
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi T...
Dokumen NON-SPM
KABKOT 7.01.06.2.01.0003
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Prog: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTA...
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Ke...
Dokumen NON-SPM
KABKOT 7.01.06.2.01.0004
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Prog: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTA...
Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Indikator: Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegak...
Laporan NON-SPM