Fasilitasi RKPD 2027
Kelola dan analisis basis data nomenklatur subkegiatan pemutakhiran tahun 2027.
Tahun Pemutakhiran 2027
Total Subkegiatan
7.765
Keseluruhan entri data
Bidang Urusan
51
Bidang urusan unik
Total Program
237
Program unik di seluruh bidang
Total Kegiatan
1.621
Kegiatan unik di seluruh program
Subkegiatan SPM
614
Wajib Standar Pelayanan Minimal
| Pemda | Kode Subkegiatan | Nomenklatur Subkegiatan | Kinerja & Indikator | Satuan | SPM | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KABKOT | 2.07.05.2.01.0002 |
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
Prog: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
|
Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
Indikator: Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama
|
Perusahaan | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.07.05.2.01.0003 |
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
Prog: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
|
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan
Indikator: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala...
|
Laporan | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.07.05.2.02.0001 |
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Prog: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
|
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Perselisihan yang Dicegah
|
Perkara | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.07.05.2.02.0002 |
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Prog: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
|
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan
|
Perkara | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.07.05.2.02.0003 |
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
Prog: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
|
Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
Indikator: Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifik...
|
Asosiasi dan Serikat Pekerja | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.07.05.2.02.0004 |
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Prog: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
|
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah LKS Tripartit yang Dibina
|
Lembaga | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.07.05.2.02.0005 |
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
Prog: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
|
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
Indikator: Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasili...
|
Orang | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.08.02.2.01.0007 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...
|
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota
Indikator: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelengga...
|
Laporan | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.08.02.2.01.0015 |
Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...
|
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota
Indikator: Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatka...
|
Lembaga | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.08.02.2.01.0016 |
Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Kab/Kota
Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...
|
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Kab/Kota
Indikator: Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota yang mendapatkan bimbin...
|
Orang | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.08.02.2.01.0017 |
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota
Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...
|
Tersusunnya kebijakan terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota
Indikator: Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan PUG di tingkat Kab/...
|
Kebijakan | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.08.02.2.01.0018 |
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...
|
Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
Indikator: Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan...
|
Laporan | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.08.02.2.02.0010 |
Pengembangan Ruang Bersama Indonesia kewenangan Kab/Kota
Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...
|
Terlaksananya pengembangan Ruang Bersama Indonesia di tingkat kab/kota
Indikator: Jumlah kegiatan pengembangan Ruang Bersama Indonesia
|
Kegiatan | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.08.02.2.02.0011 |
Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota
Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...
|
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota
Indikator: Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, p...
|
Orang | NON-SPM | |
| KABKOT | 2.08.02.2.02.0012 |
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota
Prog: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERD...
|
Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota
Indikator: Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keg...
|
Laporan | NON-SPM |