Fasilitasi RKPD 2027

Kelola dan analisis basis data nomenklatur subkegiatan pemutakhiran tahun 2027.

Tahun Pemutakhiran 2027
Total Subkegiatan 7.765 Keseluruhan entri data
📋
Bidang Urusan 51 Bidang urusan unik
🏛️
Total Program 237 Program unik di seluruh bidang
📂
Total Kegiatan 1.621 Kegiatan unik di seluruh program
Subkegiatan SPM 614 Wajib Standar Pelayanan Minimal
Pemda Kode Subkegiatan Nomenklatur Subkegiatan Kinerja & Indikator Satuan SPM Aksi
PROV 5.03.02.1.04.0003
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Prog: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi K...
Laporan NON-SPM
PROV 5.03.02.1.04.0004
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
Prog: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN
Indikator: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
Orang NON-SPM
PROV 5.03.02.1.04.0005
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
Prog: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN
Indikator: Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa
Orang NON-SPM
PROV 5.03.02.1.04.0006
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
Prog: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Pengharg...
Dokumen NON-SPM
PROV 5.03.02.1.04.0007
Pembinaan Disiplin ASN
Prog: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Meningkatnya Disiplin ASN
Indikator: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
Orang NON-SPM
PROV 5.03.02.1.04.0008
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Prog: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Di...
Laporan NON-SPM
PROV 5.03.02.1.04.0009
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
Prog: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
Indikator: Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani
Dokumen NON-SPM
PROV 5.03.02.1.04.0010
Evaluasi Disiplin ASN
Prog: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN
Indikator: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN
Laporan NON-SPM
PROV 5.04.02.1.01.0001
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Prog: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Indikator: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi...
Dokumen NON-SPM
PROV 5.04.02.1.01.0002
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Prog: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Indikator: Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Neg...
Dokumen NON-SPM
PROV 5.04.02.1.01.0003
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Prog: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Indikator: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
Orang NON-SPM
PROV 5.04.02.1.01.0004
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Prog: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,...
Dokumen NON-SPM
PROV 5.04.02.1.02.0001
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
Prog: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
Indikator: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi,...
Dokumen NON-SPM
PROV 5.04.02.1.02.0002
Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
Prog: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
Indikator: Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi
Dokumen NON-SPM
PROV 5.04.02.1.02.0003
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Prog: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi
Orang NON-SPM