Fasilitasi RKPD 2027

Kelola dan analisis basis data nomenklatur subkegiatan pemutakhiran tahun 2027.

Tahun Pemutakhiran 2027

Total Subkegiatan 7.765 Keseluruhan entri data

📋

Bidang Urusan 51 Bidang urusan unik

🏛️

Total Program 237 Program unik di seluruh bidang

📂

Total Kegiatan 1.621 Kegiatan unik di seluruh program

⚡

Subkegiatan SPM 614 Wajib Standar Pelayanan Minimal

⭐

Bidang Urusan

Penandaan Kebijakan

Pemda	Kode Subkegiatan	Nomenklatur Subkegiatan	Kinerja & Indikator	Satuan	SPM
PROV	2.18.02.1.02.0009	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Prog: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM di Daerah dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar Indikator: Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusah...	UMKM	NON-SPM
PROV	2.18.02.3.03.0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam Prog: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam Indikator: Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang I...	Badan Usaha	NON-SPM
PROV	2.18.02.3.04.0001	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi Prog: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi Indikator: Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah...	Badan Usaha	NON-SPM
PROV	2.18.02.3.05.0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar Prog: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar Indikator: Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusah...	UMKM	NON-SPM
PROV	2.18.02.3.06.0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi. Prog: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi Indikator: Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam...	Laporan	NON-SPM
PROV	2.18.02.4.03.0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam Prog: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam Indikator: Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang I...	Badan Usaha	NON-SPM
PROV	2.18.02.4.04.0001	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi Prog: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi Indikator: Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah...	Badan Usaha	NON-SPM
PROV	2.18.02.4.05.0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar Prog: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar Indikator: Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusah...	UMKM	NON-SPM
PROV	2.18.02.4.06.0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi. Prog: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi Indikator: Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam...	Laporan	NON-SPM
PROV	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Prog: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provin...	Dokumen	NON-SPM
PROV	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Prog: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Indikator: Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan P...	Dokumen	NON-SPM
PROV	2.18.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Prog: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pembe...	Dokumen	NON-SPM
PROV	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Prog: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Ber...	Pelaku Usaha	NON-SPM
PROV	2.18.04.1.01.0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Prog: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Indikator: Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, E...	Kegiatan usaha	NON-SPM
PROV	2.18.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Prog: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi Terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator: Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Periz...	Pelaku Usaha	NON-SPM

Rincian Subkegiatan