Fasilitasi RKPD 2027
Kelola dan analisis basis data nomenklatur subkegiatan pemutakhiran tahun 2027.
Tahun Pemutakhiran 2027
Total Subkegiatan
7.765
Keseluruhan entri data
Bidang Urusan
51
Bidang urusan unik
Total Program
237
Program unik di seluruh bidang
Total Kegiatan
1.621
Kegiatan unik di seluruh program
Subkegiatan SPM
614
Wajib Standar Pelayanan Minimal
| Pemda | Kode Subkegiatan | Nomenklatur Subkegiatan | Kinerja & Indikator | Satuan | SPM | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROV | 2.15.05.1.07.0001 |
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Indikator: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaa...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.05.1.07.0002 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaks...
|
Laporan | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.05.4.09.0001 |
Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Tersedianya Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi yang d...
|
Unit | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.05.4.09.0002 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infras...
|
Laporan | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.05.4.10.0001 |
Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian
Prog: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
|
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Perkeretaapian
Indikator: Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan B...
|
orang | NON-SPM | |
| PROV | 2.16.02.1.01.0014 |
Relasi Media
Prog: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKA...
|
Terlaksananya Relasi Media
Indikator: Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kri...
|
Laporan | NON-SPM | |
| PROV | 2.16.02.1.01.0026 |
Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Prog: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKA...
|
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Indikator: Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan ses...
|
% | NON-SPM | |
| PROV | 2.16.02.1.01.0027 |
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
Prog: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKA...
|
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
Indikator: Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengik...
|
Orang | NON-SPM | |
| PROV | 2.16.02.1.01.0028 |
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
Prog: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKA...
|
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
Indikator: Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tema...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.16.02.1.01.0029 |
Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Prog: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKA...
|
Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Indikator: Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik
|
Orang | NON-SPM | |
| PROV | 2.16.02.1.01.0030 |
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik
Prog: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKA...
|
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik
Indikator: Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berke...
|
Rekomendasi | NON-SPM | |
| PROV | 2.16.02.1.01.0031 |
Penyusunan Konten
Prog: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKA...
|
Terlaksananya Penyusunan Konten
Indikator: Jumlah Konten Komunikasi Publik
|
Konten | NON-SPM | |
| PROV | 2.16.02.1.01.0032 |
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Prog: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKA...
|
Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Indikator: Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Pub...
|
% | NON-SPM | |
| PROV | 2.16.02.1.01.0033 |
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
Prog: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKA...
|
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
Indikator: Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat di Kab/Kota yang aktif...
|
Komunitas | NON-SPM | |
| PROV | 2.16.03.1.01.0004 |
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Prog: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
|
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Indikator: Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemeri...
|
Dokumen | NON-SPM |