Fasilitasi RKPD 2027
Kelola dan analisis basis data nomenklatur subkegiatan pemutakhiran tahun 2027.
Tahun Pemutakhiran 2027
Total Subkegiatan
7.765
Keseluruhan entri data
Bidang Urusan
51
Bidang urusan unik
Total Program
237
Program unik di seluruh bidang
Total Kegiatan
1.621
Kegiatan unik di seluruh program
Subkegiatan SPM
614
Wajib Standar Pelayanan Minimal
| Pemda | Kode Subkegiatan | Nomenklatur Subkegiatan | Kinerja & Indikator | Satuan | SPM | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROV | 2.15.03.1.01.0002 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
|
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaks...
|
Laporan | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.03.1.02.0001 |
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Prog: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
|
Tersedianya Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan
Indikator: Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi da...
|
Unit | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.03.1.02.0002 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
|
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaks...
|
Laporan | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.03.1.03.0001 |
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Prog: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
|
Tersedianya Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Serizinan
Indikator: Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani T...
|
Unit | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.03.1.03.0002 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
|
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaks...
|
Laporan | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.03.1.04.0002 |
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
Prog: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
|
Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
Indikator: Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.03.1.05.0003 |
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
Prog: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
|
Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
Indikator: Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.03.1.05.0004 |
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
Prog: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
|
Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
Indikator: Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas S...
|
Laporan | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.03.1.06.0001 |
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Prog: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
|
Tersedianya Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Indikator: Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.03.1.06.0002 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
Prog: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
|
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaks...
|
Laporan | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.03.1.07.0001 |
Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
Prog: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
|
Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan P...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.03.1.07.0002 |
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
Prog: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
|
Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penum...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.03.1.07.0003 |
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
Prog: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
|
Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Pe...
|
Laporan | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.03.1.08.0001 |
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
Prog: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
|
Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
Indikator: Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DL...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.03.1.08.0002 |
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
Prog: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
|
Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
Indikator: Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana I...
|
Dokumen | NON-SPM |