Fasilitasi RKPD 2027
Kelola dan analisis basis data nomenklatur subkegiatan pemutakhiran tahun 2027.
Tahun Pemutakhiran 2027
Total Subkegiatan
7.765
Keseluruhan entri data
Bidang Urusan
51
Bidang urusan unik
Total Program
237
Program unik di seluruh bidang
Total Kegiatan
1.621
Kegiatan unik di seluruh program
Subkegiatan SPM
614
Wajib Standar Pelayanan Minimal
| Pemda | Kode Subkegiatan | Nomenklatur Subkegiatan | Kinerja & Indikator | Satuan | SPM | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROV | 2.15.02.1.09.0001 |
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk A...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.1.09.0002 |
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijaka...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.1.10.0001 |
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antark...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.1.10.0002 |
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijaka...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.1.10.0003 |
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksan...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.1.10.0005 |
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Kebijakan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perk...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.1.11.0001 |
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesa...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.1.11.0002 |
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijaka...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.1.12.0001 |
Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.1.12.0002 |
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijaka...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.1.12.0003 |
Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.1.12.0004 |
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksan...
|
Dokumen | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.1.13.0001 |
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Tersedianya Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan
Indikator: Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam...
|
Unit | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.1.13.0002 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaks...
|
Laporan | NON-SPM | |
| PROV | 2.15.02.1.14.0003 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi
Prog: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AN...
|
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaks...
|
Laporan | NON-SPM |